Jurnal Perkuliahan 14 (Kuis)

 Nama : Zabrina Talitha Anindya

NPM : 2215061017

Kelas : PSTI A

Nama Dosen : Rio Ariestia Pradipta, S.Kom, M.T.I

Tema Kasus : Kemiskinan

Bappeda Mencatat Angka Kemiskinan di Lambar Naik 0,30 Persen

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat mencatat angka kemiskinan makro di Bumi Beguai Jejama Sai Betik pada tahun 2021 meningkat menjadi 12,82 persen atau sebanyak 39,36 ribu jiwa.

Kepala Bappeda Lambar Agustanto Basmar mengatakan bahwa peningkatan tersebut naik sekitar 0,30 persen di banding tahun 2020 yang hanya di angka 12,52 persen atau 38,12 ribu jiwa dari total keseluruhan penduduk yang ada di Bumi Sekala Bekhak.

Sedangkan untuk pendapatan per kapita Agustanto menyampaikan bahwa pada tahun 2021 sebesar Rp457.478/Kapita perbulan, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp443.313/Kapita perbulan kenaikan angka tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa indikator.

"Indikator utama yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Lampung Barat adalah dampak pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun terakhir, karena bukan hanya kita daerah lain juga pasti mengalami hal yang sama," kata Agustanto, Selasa (23/8/2022).

Penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting merupakan dua isu strategis yang saat ini menjadi prioritas yang harus ditangani secara nasional. Dalam hal penanganan stunting Pemerintah Pusat menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga menjadi empat belas persen di tahun 2024.

"Persoalan kemiskinan ekstrem menjadi sangat penting mengingat bahwa penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin yang berada pada lapis terbawah desil 1 di DTKS penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 USD atau setara dengan Rp 11.941 perkapita per hari," kata Agustanto.

Dalam rangka Penangulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten setempat telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

"Kemudian menetapkan 25 pekon sebagai lokus penanganan kemiskinan esktrem lalu pada januari 2022 telah dilaksanakan identifikasi permasalahan kemiskinan menggunakan variabel-variabel dalam DTKS selanjutnya menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2023-2026 (masih dalam tahap penyusunan)," sambungnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan dengan berbasis DTKS maka Pemkab setempat saat ini dalam proses penyelesaian aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Si Pakis Hebat).

"Sehingga di harapkan dengan berbagai upaya tersebut bisa menekan angka kemiskinan yang akan berpengaruh juga terhadap penurunan angka stunting sehingga kedua nya saling berkaitan," pungkasnya. (*)

Sumber : https://kupastuntas.co/2022/08/23/bappeda-mencatat-angka-kemiskinan-di-lambar-naik-030-persen

Pertanyaan:

1. Apa akar masalah yang terjadi?

2. Siapa yang terdampak

3. Analisa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah

4. Siapa saja yang harus menerapkan solusi berdasarkan analisa no.3?

Jawab:

1. Akar dari permasalahan kemiskinan adalah pandemi covid yang berkepanjangan. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara global. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 dimulai dari  menurunnya pasokan suplai barang dan jasa di pasar (supply shock). Kondisi ini  terjadi karena  orang-orang (mayoritas pekerja) usia produktif terinfeksi virus dan kemudian sakit. Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat produktivitas individu ataupun perusahaan. Menurunnya suplai barang juga diakibatkan oleh pembatasan aktivitas fisik (physical distancing) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran pandemi. Dua kebijakan tersebut mengakibatkan banyak pabrik, kantor, dan pusat bisnis ditutup untuk sementara.

Penurunan suplai barang pada akhirnya akan diikuti oleh menurunnya permintaan konsumen (demand shock). Selama pandemi, tingkat konsumsi cenderung turun akibat berbagai kebijakan untuk menghambat penyebaran pandemi, seperti penutupan sebagian besar pusat perbelanjaan dan pembatasan transportasi umum. Tingkat konsumsi masyarakat juga turun akibat turunnya tingkat pendapatan atau hilangnya mata pencaharian. Yang mengakibatkan menurunnya tingkat ekonomi di Indonesia dan meningkatnya pengganguran dan kemiskinan di Indonesia. 

2. Semua orang terdampak akibat kemiskinan ini karena naiknya tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap ekonomi. 

3. Solusi untuk mengatasi kemiskinan adalah

a. Menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga

b. Adanya upaya memberikan bantuan/subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya

c. Upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga/masyarakat, seperti jalan, listrik, dan lainnya.

d. Penghapusan larangan impor beras

e.  Adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. 

f. Upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

g. Terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga di daerah

h. mengupayakan mengurangi angka kematian ibu yang melahirkan

i. Mendirikan lembaga yang bergerak dalam bidang mikro, sehingga dapat memberikan manfaat kepada warga setempat.

j. Memberikan warga atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan warga miskin

k. Terus melakukan perbaiki pendidikan ke semua daerah yang ada, tanpa pilih kasih

l. Terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dimana pun berada.

4. Seharusnya pemerintah yang bisa menerapkan solusi no 3

Tetapi semua masyarakat bisa ikut andil dalam menerapkan solusi tersebut